Pendiri Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) yang mendapat amanat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Dr. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE, MSCE berbagi inspirasi dalam kuliah umum “Manajemen Pembangunan dengan Terobosan: dari Aceh ke Jakarta untuk Republik Indonesia” yang digelar di Aula Barat ITB, Sabtu 9 Mei 2010. Ia berbagi kisah sukses memimpin BRR Aceh-Nias saat rekonstruksi pascatsunami yang membawa banyak inspirasi untuk mengelola pembangunan dalam konteks yang lebih luas di republik ini.
Kabinet Indonesia Bersatu II dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono dengan mandat kuat dari rakyat. Mandat yang kuat ini menjadi modal penting untuk melaksanakan agenda pembangunan yang dampaknya signifikan bagi rakyat. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) menjadi mata, telinga dan tangan Presiden untuk memastikan kinerja para menteri dalam menjalankan program pembangunan terutama di sektor-sektor kunci seperti energi, infrastruktur, iklim investasi, reformasi birokrasi dan perubahan iklim.
Kuntoro adalah pakar decision making dan dosen pendiri SBM ITB yang mendapat kepercayaan untuk mengepalai unit tersebut. Penentuan hirarki tujuan pembangunan dan prioritas nasional dengan multiple criteria menjadi salah satu pendekatan yang unik dalam perencanaan pembangunan. Saat ini juga adalah pertama kalinya dalam sejarah republik Indonesia di mana para calon menteri harus menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja dengan Presiden, dan kinerjanya selalu dipantau dengan key performance indicator yang jelas, terukur dan dilaporkan secara periodik. Pemantauan kinerja para menteri dalam melaksanakan program pembangunan dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan menggunakan teknologi internet, GPS (global positioning system) dan sistem pengendali operasi di Bina Graha seperti situation room di Gedung Putih Amerika Serikat.
Penguraian hambatan-hambatan pembangunan (debottlenecking) juga menjadi tantangan bagi UKP-PPP untuk membangun kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Integritas, inovasi dan ketegasan menjadi mutlak untuk menguraikan sumbatan pembangunan di berbagai bidang seperti pengembangan energi dari sumber daya terbarukan, pembangunan infrastruktur untuk menjalin konektivitas antarpulau dan pemberantasan mafia hukum di berbagai sektor.***
Pendiri Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) yang mendapat amanat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Dr. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE, MSCE berbagi inspirasi dalam kuliah umum “Manajemen Pembangunan dengan Terobosan: dari Aceh ke Jakarta untuk Republik Indonesia” yang digelar di Aula Barat ITB, Sabtu 9 Mei 2010. Ia berbagi kisah sukses memimpin BRR Aceh-Nias saat rekonstruksi pascatsunami yang membawa banyak inspirasi untuk mengelola pembangunan dalam konteks yang lebih luas di republik ini.
Kabinet Indonesia Bersatu II dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono dengan mandat kuat dari rakyat. Mandat yang kuat ini menjadi modal penting untuk melaksanakan agenda pembangunan yang dampaknya signifikan bagi rakyat. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) menjadi mata, telinga dan tangan Presiden untuk memastikan kinerja para menteri dalam menjalankan program pembangunan terutama di sektor-sektor kunci seperti energi, infrastruktur, iklim investasi, reformasi birokrasi dan perubahan iklim.
Kuntoro adalah pakar decision making dan dosen pendiri SBM ITB yang mendapat kepercayaan untuk mengepalai unit tersebut. Penentuan hirarki tujuan pembangunan dan prioritas nasional dengan multiple criteria menjadi salah satu pendekatan yang unik dalam perencanaan pembangunan. Saat ini juga adalah pertama kalinya dalam sejarah republik Indonesia di mana para calon menteri harus menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja dengan Presiden, dan kinerjanya selalu dipantau dengan key performance indicator yang jelas, terukur dan dilaporkan secara periodik. Pemantauan kinerja para menteri dalam melaksanakan program pembangunan dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan menggunakan teknologi internet, GPS (global positioning system) dan sistem pengendali operasi di Bina Graha seperti situation room di Gedung Putih Amerika Serikat.
Penguraian hambatan-hambatan pembangunan (debottlenecking) juga menjadi tantangan bagi UKP-PPP untuk membangun kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Integritas, inovasi dan ketegasan menjadi mutlak untuk menguraikan sumbatan pembangunan di berbagai bidang seperti pengembangan energi dari sumber daya terbarukan, pembangunan infrastruktur untuk menjalin konektivitas antarpulau dan pemberantasan mafia hukum di berbagai sektor.***