Pembuat konten dan figur publik sektor keuangan serta isu-isu terkini, Ferry Irwandi, berkesempatan menjadi dosen tamu di SBM ITB pada Sabtu (17/5). Mengusung tema “Kebijakan Publik di Indonesia”, kuliah tamu ini mengajak mahasiswa mendiskusikan kepemimpinan yang akan dibutuhkan Indonesia di masa mendatang dan bagaimana caranya agar mahasiswa dapat terlibat dalam sistem kepemimpinan tersebut.
Mulanya Ferry menjelaskan kebijakan publik dari sudut pandang ekonomi. Secara umum, menurut Ferry, kebijakan publik terkait dengan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh manusia, namun secara aspek sumber daya memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, efisiensi dan demokrasi negara dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan publik.
Fundamental kebijakan publik banyak berhubungan dengan ekonomi. Kebijakan publik harus dibuat berdasarkan aspek kuantitatif, terukur, rasional, mempunyai nilai, dan berdasarkan atas dampak yang dihasilkan. Menurut Ferry, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu aturan yang digunakan untuk mengatur masyarakat yang berada dalam suatu daerah, untuk mengatur masalah yang muncul.
Kebijakan publik, kata Ferry, harus memperhatikan efisiensi kebijakan. Aturan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, memperoleh nilai perhitungan dengan biaya kesempatan yang lebih baik, dan mengukur dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan publik tersebut.
Untuk merumuskan kebijakan publik yang baik, kata Ferry, pertama-tama adalah dengan mengidentifikasi masalah. Setelah itu, rencana kebijakan dianalisis berdasarkan biaya dan keuntungan (cost benefit analysis). Secara umum, analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan publik memberikan manfaat dan nilai positif dari sudut pandang ekonomi dan sosial terhadap masyarakat yang terdampak.
Tahapan yang terakhir, kebijakan publik tersebut dianalisis dengan para pihak, baik yang diuntungkan, berkepentingan, bertanggung jawab, dirugikan, hingga sumber pendanaan yang dibutuhkan. Aspek ini harus diperhitungkan supaya tidak menimbulkan beban berlebih bagi negara. Juga, agar bisa memberikan nilai manfaat dan dampak secara positif bagi masyarakat yang terkait.
Untuk itu, kata Ferry, kolaborasi para pihak–khususnya antara pemerintah dengan masyarakat–dibutuhkan untuk memperkuat kualitas implementasi pada kebijakan publik. Itulah sebabnya kebijakan publik harus berbasis pada data kuantitatif, bersifat partisipatif, dan dapat diukur dampak dan nilai manfaatnya.
