Indonesia perlu pengembangan kendaraan listrik atau battery-electric vehicle (BEV) untuk mengurangi penggunaan bakar bakar fosil yang selama ini sering digunakan. Tujuannya untuk menjaga ketahanan energi nasional dan sebagai konservasi energi yang ramah lingkungan.
Hal itu diungkapkan peneliti Center For Public Policy and Public Management SBM ITB, Agung Wicaksono. Bertambahnya jumlah kendaraan akan mengakibatkan penggunaan energi meningkat. BPJS bahkan mencatat, untuk kendaraan bermotor saja, jumlahnya selalu bertambah 8% setiap tahun. Oleh karena itu, kehadiran kendaraan listrik yang ramah lingkungan diperlukan.
Kebutuhan tersebut dijawab oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pabrik baterai yang mendukung industri kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Industri hilir kendaraan listrik yang memakan anggaran sebesar Rp 15.6 triliun itu diharapkan menjadi tonggak awal industri hilirisasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Dalam pidato pembukaan pemancangan tiang pabrik, Rabu (15/9/2021). Presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa Indonesia harus merubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas menjadi industri hilirisasi. DIa mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar dan diyakini Indonesia akan mampu menjadi produsen utama produk berbasis nikel seperti, bateri listrik, baterai lithium, dan kendaraan listrik.
Pembangunan infrastruktur hilir ini didukung oleh peneliti Center For Public Policy and Public Management SBM ITB. “Infrastruktur yang memadai akan mendukung terciptanya permintaan kendaraan listrik di dalam negeri,” ucap Agung saat ditemui terpisah.
Selain dari Infrastruktur, Agung juga menekankan pentingnya edukasi atau informasi kepada masyarakat terkait dengan keunggulan dari penggunaan kendaraan berbasis listrik ini dibanding kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. “Pemerintah juga perlu menginformasikan secara masif tentang insentif penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai untuk menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik,” tambah Agung.
Lebih lanjut, Center of Policy and Public Management SBM ITB juga memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait pengembangan mobil listrik di Indonesia, diantaranya membuat regulasi dan kebijakan terkait percepatan pengembangan mobil listrik dan bahan bakar, memberikan insentif serta fasilitas penelitian dan pengambangan mobil listrik. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk berkoordinasi serta kolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mendukung program ini.
